Ada seruan untuk meninjau ulang usia hak untuk mendapatkan superannuation di Selandia Baru karena biaya pensiun terus meningkat. Ekonom utama Infometrics, Brad Olsen, menyatakan bahwa masalah superannuation sudah terlalu lama diabaikan, dan sudah saatnya untuk mempertimbangkan peningkatan usia kelayakan. Olsen menyoroti meningkatnya biaya superannuation seiring dengan bertambahnya usia penduduk dan semakin banyaknya orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun. Saat ini, biaya Superannuation Selandia Baru adalah $55,7 miliar, dan angka ini diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Olsen telah menyatakan bahwa Selandia Baru perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan usia kelayakan untuk mengurangi tekanan pada pengeluaran pemerintah dan memastikan bahwa layanan-layanan penting lainnya mendapatkan pendanaan.
Komisaris Pensiun Jane Wrightson tidak setuju dengan saran ini, dengan menyatakan bahwa peningkatan usia kelayakan untuk mendapatkan pensiun akan merugikan perempuan, suku Māori, dan orang-orang Pasifik. Wrightson menyarankan agar usia kelayakan untuk mendapatkan superannuation saat ini harus tetap sama atau sistem yang lebih rumit harus dipertimbangkan untuk mengurangi ketidakadilan yang tak terelakkan yang akan ditimbulkan oleh perubahan tersebut.
Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) juga telah merekomendasikan bahwa Selandia Baru perlu meningkatkan usia kelayakan untuk mendapatkan pensiun untuk membantu menjaga tingkat utang. Populasi yang menua di Selandia Baru berarti skema ini akan menjadi semakin mahal.
Perdebatan seputar superannuation muncul setelah protes dan kerusuhan di Perancis atas usulan perubahan usia pensiun di negara tersebut. Keputusan Presiden Emmanuel Macron untuk tidak menghadiri debat di majelis rendah negara tersebut telah memicu kritik terhadap reformasi yang akan menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Di Selandia Baru, usia pensiun saat ini ditetapkan pada 65 tahun.
