Pemerintah Selandia Baru telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan transparansi dalam keputusan imigrasi melalui pembuatan pernyataan kebijakan yang menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih baik kepada publik dan membuat pemerintah lebih akuntabel. Menteri Imigrasi Michael Wood mengatakan bahwa hal ini akan menciptakan “platform yang jauh lebih stabil untuk dipahami oleh para pemberi kerja, pekerja, dan publik”.
Usulan ini muncul sebagai tanggapan sementara pemerintah terhadap penyelidikan Komisi Produktivitas terhadap imigrasi, yang merekomendasikan pernyataan kebijakan pemerintah yang juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Penyelidikan tersebut menemukan bahwa pertumbuhan produktivitas Selandia Baru lemah, dan meskipun imigrasi kemungkinan besar bukan solusi untuk tantangan produktivitas, namun imigrasi juga bukan penyebab atau sumber masalah.
Pernyataan kebijakan pemerintah yang diusulkan (GPS) akan menetapkan tujuan untuk menunjukkan kepada publik informasi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan yang mengarah ke beberapa tahun ke depan. Wood mengatakan bahwa pernyataan kebijakan tersebut akan serupa dengan pernyataan kebijakan pemerintah mengenai transportasi, yang diperbarui setiap tiga tahun, menetapkan prioritas dan bagaimana pendanaan dialokasikan di beberapa bidang, dengan melihat 10 tahun ke depan.
Proposal ini berpotensi untuk meredam perdebatan yang terkadang menjadi sangat panas, dipolitisasi, dan terkadang benar-benar merusak. GPS juga dapat mencakup daya serap negara, seperti persediaan perumahan atau kemampuan infrastruktur dalam mengelola populasi migran sementara atau permanen yang lebih besar.
Wood berharap bahwa GPS yang mirip dengan imigrasi memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem imigrasi dan juga “meningkatkan kualitas perdebatan tentang imigrasi, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik”. Usulan ini diharapkan dapat dikonsultasikan lebih lanjut dan dikembangkan di tahun-tahun mendatang.