Selandia Baru telah mengambil langkah menuju penggunaan kredenSIAL digital untuk layanan online dengan diperkenalkannya Trust Framework Authority. Badan ini akan memutuskan organisasi mana yang dapat menyediakan layanan identitas digital. Skema ID digital bertujuan untuk menyederhanakan proses seperti membuka rekening bank atau mengakses layanan pemerintah dengan mengganti dokumen fisik dengan verifikasi digital.
Ini bisa berdampak signifikan pada ekonomi digital Selandia Baru. Menteri Digitalisasi Pemerintah, Judith Collins, telah menyatakan keinginannya untuk meningkatkan penggunaan AI oleh pemerintah di sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, perkembangan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam konteks yang lebih luas dari prinsip-prinsip yang mengatur ekonomi digital kita.
Meskipun ID digital sangat penting untuk mengakses dan mempercayai layanan digital, mereka perlu dikelola dan dilindungi sesuai dengan nilai-nilai kami. Ini termasuk mempertimbangkan perspektif pribadi, komunitas, dan nasional. Pengembangan layanan digital baru dan siapa yang mengembangkannya juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari ekonomi digital yang lebih luas.
Sebuah laporan terbaru oleh para peneliti dari proyek Veracity Technology Spearhead dan penyedia cloud domestik Catalyst Cloud menunjukkan bagaimana ID digital terkait erat dengan manajemen data dan aliran informasi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kita perlu menyesuaikan bagaimana kita membangun sistem digital menuju model terdesentralisasi yang memisahkan manajemen data dari pemrosesan data. Menurut laporan OECD baru-baru ini, penyesuaian semacam itu sangat diperlukan untuk memastikan warga dan bisnis aman dan memiliki pilihan di dunia digital.
Banyak negara menyadari pentingnya memiliki infrastruktur data nasional mereka sendiri. Misalnya, sistem X-Road Estonia, diluncurkan pada tahun 2001, adalah dasar dari layanan e-government negara itu, memungkinkan pertukaran data yang aman antara database sektor publik dan swasta. Infrastruktur ini telah memungkinkan Estonia menjadi pemimpin dalam layanan pemerintah digital, mulai dari pemungutan suara online hingga catatan kesehatan digital.
Namun, banyak bisnis lokal menemukan diri mereka dalam posisi yang sulit. Mereka mengandalkan layanan yang disediakan oleh perusahaan teknologi besar untuk operasi digital mereka, secara tidak sengaja menyerahkan data dalam prosesnya. Pengecer kecil, misalnya, dapat menggunakan platform e-commerce yang mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. Sementara platform ini menyediakan layanan yang berharga, mereka juga membocorkan wawasan yang dapat digunakan untuk bersaing dengan bisnis yang mereka layani.
Tantangan bagi bisnis lokal sudah jelas. Mereka membutuhkan alat digital untuk tetap kompetitif, tetapi menggunakan alat ini sering berarti menyerahkan kendali atas data yang mereka kumpulkan. Data ini, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan dan dominasi perusahaan teknologi besar, menciptakan siklus yang sulit dipatahkan.
Jalan untuk menciptakan infrastruktur data nasional yang adil sangat kompleks dan akan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Namun, manfaat potensial – peningkatan inovasi, persaingan yang adil, dan akses demokratis ke ekonomi digital – menjadikannya perjalanan yang layak dilakukan.